Peter Thiel, seorang miliarder teknologi dan investor awal di Palantir, memperkirakan pada tahun 2010 bahwa teknologi dapat menawarkan “alternatif terhadap politik”—sebuah cara untuk membentuk dunia secara sepihak tanpa perlu membujuk atau memohon kepada pihak-pihak yang tidak setuju. Visi ini menjadi semakin masuk akal karena kecerdasan buatan (AI) dengan cepat menjadi industri yang dominan, didorong oleh perusahaan teknologi besar seperti Nvidia, Microsoft, dan OpenAI.
Pergeseran Kekuasaan
Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mempengaruhi politik, tapi seberapa besar? Pertumbuhan AI yang tidak terkendali dapat melemahkan kontrol demokrasi karena terkonsentrasinya kekuatan pasar, politik, dan budaya. Ini bukan hanya tentang otomatisasi yang mengambil pekerjaan; ini tentang AI yang berpotensi menguasai seluruh pasar dan sistem politik jika tidak diatur.
Amerika telah melakukan investasi yang signifikan dalam bidang komputasi dan perangkat lunak, melampaui negara-negara maju lainnya sejak tahun 1990an. Hal ini menempatkan negara ini untuk memimpin inovasi AI, namun juga menimbulkan risiko: AI yang tidak terkendali dapat mengalihkan wewenang pemerintah kepada perusahaan swasta atau elit politik.
Risiko Ekonomi
Ekonom Daron Acemoglu dan Simon Johnson memperingatkan pada tahun 2023 bahwa AI dapat menciptakan lapangan kerja baru atau mempercepat otomatisasi tanpa mengimbangi manfaatnya. Tiga tahun terakhir telah menunjukkan bahwa hal terakhir lebih mungkin terjadi. AI mengancam banyak pekerjaan, namun potensi paling berbahayanya adalah kemampuannya untuk sepenuhnya mengabaikan proses politik tradisional.
Keputusan Kritis
Apakah AI memperburuk kesenjangan dan memusatkan kekuasaan bergantung pada keputusan yang dibuat oleh Kongres, perusahaan, dan masyarakat. Industri ini bergerak dengan sangat cepat, namun pengawasan legislatif dan peraturan masih tertinggal.
Masa depan masih belum pasti, namun ada satu hal yang jelas: tanpa tata kelola yang proaktif, AI dapat mengubah struktur kekuasaan dengan cara yang mengurangi kontrol demokrasi.
